Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Jaka/Man

Pemerintah diminta agar tak terburu-buru menggelar vaksinasi Covid-19 secara massal pada Desember 2020 ini. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan, jaminan keamanan, imunogenitas (pemacu imun), dan efektivitas vaksin harus lebih dulu dikedepankan, agar masyarakat juga merasa aman.

Desakan kepada pemerintah itu, kata Saleh, datang dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). "Tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti," seru Saleh dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (12/10/2020)

Sejalan dengan itu, pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain. Di Brazil, misalnya, dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech. Disebutkan, alasan penghentiannya karena adanya "insiden merugikan" yang melibatkan sukarelawan vaksin. Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan "peristiwa signifikan secara klinis lainnya.

"Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerja sama dengan Brazil sama dengan yang bekerja sama dengan Indonesia," ungkap politisi PAN ini lebih lanjut. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan.

"Kalau betul pemerintah menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember, berarti waktu yang tersedia tidak banyak. Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya," tutup Wakil Ketua MKD DPR itu. (mh/sf)